Panyabungan, Kamis 18 September 2025 – Podcast Markobar (Mari Kombur Bareng Adhyaksa) yang kembali hadir dengan menghadirkan tokoh penting daerah. Kali ini, Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal, Erwin Efendi Lubis, S.H., tampil sebagai narasumber dalam diskusi bertajuk “Wakil Rakyat Bukan Wakil Penguasa”.
Kehadiran Ketua DPRD dalam podcast ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergitas antara Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dengan Pemerintah Daerah, sekaligus membuka ruang komunikasi publik yang lebih luas. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Madina, Jupri W. Banjarnahor, S.H., M.H., yang menyampaikan bahwa kehadiran Ketua DPRD merupakan wujud kolaborasi dalam menyelaraskan tujuan, terutama dalam menampung aspirasi masyarakat.
“Kami mengundang Ketua DPRD Kabupaten Madina pada Podcast Markobar ini dengan tujuan mempererat komunikasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat melalui media digital. Harapannya, melalui ruang dialog seperti ini, kepercayaan publik semakin terbangun,” ungkap Kasi Intel Kejari Madina.
Dalam perbincangan yang berlangsung hangat namun penuh makna, Ketua DPRD Kab. Mandailing Natal, Erwin Efendi Lubis, S.H., menegaskan bahwa posisi seorang wakil rakyat harus benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan sekadar menjadi perpanjangan tangan penguasa.
“Wakil rakyat bukanlah wakil penguasa. Oleh karena itu, masyarakat diberikan kebebasan untuk menyampaikan aspirasinya, mengenai apapun yang mereka butuhkan, tentu dengan catatan harus sesuai dengan kondisi dan keadaan sebenarnya,” tegas Ketua DPRD Kab. Madina.
Diskusi kemudian berkembang pada pembahasan mengenai tugas, fungsi, serta kewenangan DPRD, termasuk bagaimana sinergitas dengan Kejaksaan dapat berjalan secara konkret. Kasi Intel Kejari Madina menambahkan bahwa Kejaksaan memiliki peran strategis dalam mendampingi pemerintah daerah, khususnya terkait pengelolaan keuangan.
“Kejaksaan menyediakan pendampingan hukum untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran, sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai aturan dan tetap berpihak pada kepentingan rakyat,” jelas Kasi Intel Kejari Madina.
Sebagai penutup, Ketua DPRD Kabupaten Madina menyampaikan apresiasi kepada institusi Kejaksaan, khususnya Jaksa Agung atas komitmen dan ketegasan dalam memberantas tindak pidana korupsi.
“Kami sangat berterima kasih kepada Kejaksaan, khususnya Bapak Jaksa Agung, atas tindakan tegas dalam memberantas kejahatan. Namun, yang patut diapresiasi juga adalah bagaimana penegakan hukum itu dijalankan dengan tetap mengedepankan nilai-nilai keadilan yang humanis,” ujar Ketua DPRD Kab. Madina.
Podcast Markobar ini kembali meneguhkan
posisinya sebagai ruang dialog edukatif dan informatif, yang tidak hanya menghadirkan perspektif hukum, tetapi juga membuka wawasan masyarakat tentang peran strategis wakil rakyat serta sinergitas antar-lembaga dalam membangun Mandailing Natal yang lebih baik.
Melalui kegiatan seperti ini, Kejaksaan Negeri Mandailing Natal berharap masyarakat semakin percaya bahwa pemerintah daerah dan aparat penegak hukum hadir untuk melayani, mendengar, serta berkomitmen penuh dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama.
